Bandung – Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Fadly Samad, menegaskan seluruh rangkaian proses rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di lingkungan Polda Jabar berjalan dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, serta berpendekatan humanis. Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen institusi dalam mewujudkan transformasi Polri Presisi yang mengutamakan integritas dan kepercayaan publik.
Dalam keterangannya yang disampaikan pada Kamis, 27 Mei 2026, Fadly menjelaskan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam setiap tahapan seleksi yang dilaksanakan. Seluruh ujian dan penilaian dilakukan secara terbuka, sehingga setiap peserta dapat memantau dan mengetahui langsung hasil yang diperoleh, baik untuk diri sendiri maupun peserta lain.
“Selesai tes, nilai langsung terpampang di layar komputer maupun monitor yang tersedia di lokasi. Semua peserta bisa melihat hasilnya secara langsung. Tidak ada nilai yang disembunyikan atau dirahasiakan,” ujar Fadly.
Sistem seleksi terbuka dan terukur ini sebenarnya sudah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir. Tujuannya adalah memastikan proses penerimaan berjalan objektif, bebas dari segala bentuk kecurangan, intervensi, maupun praktik pungli. Selain itu, peserta juga diberi hak dan kesempatan untuk melakukan koreksi apabila merasa ada ketidaksesuaian atau ketidakcocokan pada nilai yang tercantum.
“Peserta sudah mengetahui bobot penilaian untuk setiap kategori, mulai dari akademik, psikologi, hingga kesamaptaan jasmani. Dengan demikian, mereka bisa menghitung sendiri hasil yang diperoleh. Jika ada hal yang dirasa kurang tepat, mereka berhak mengajukan koreksi kepada panitia,” tambahnya.
Pengawasan Berlapis Demi Kejujuran dan Keadilan
Untuk menjamin integritas dan profesionalitas, pelaksanaan seleksi diawasi secara ketat dan berlapis. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jabar. Sementara itu, dari sisi eksternal, keterlibatan unsur organisasi masyarakat juga digandeng untuk mengawasi jalannya tes, sehingga proses berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fadly menegaskan tidak ada perlakuan istimewa atau jalan pintas bagi siapa pun. Seluruh peserta berada di posisi yang sama dan dinilai murni berdasarkan kemampuan serta kelayakan masing-masing, sejalan dengan penerapan sistem meritokrasi.
“Tidak ada jalur khusus atau perlakuan khusus. Yang lolos adalah mereka yang memang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan karakter yang memenuhi standar. Semuanya murni berdasarkan hasil yang dicapai,” tegasnya.
Rangkaian Tahapan Seleksi yang Ketat dan Terstruktur
Proses rekrutmen tahun ini dimulai dari pendaftaran secara daring, dilanjutkan dengan verifikasi berkas administrasi, pemeriksaan administrasi awal, hingga pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Tahapan penting lainnya meliputi tes psikologi dan akademik yang sudah sepenuhnya menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), serta tes kemampuan komputer, Mental Ideologi (MI), dan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK).
Setelah melewati serangkaian tes tersebut, peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan kesehatan tahap kedua, tes kesamaptaan jasmani, wawancara mendalam terkait kepribadian dan psikologi, hingga pemeriksaan administrasi akhir yang menjadi penentu kelulusan akhir.
Sebelum masuk ke ruang ujian, setiap peserta juga diperiksa secara ketat untuk memastikan tidak membawa perangkat komunikasi, alat bantu, atau benda lain yang berpotensi digunakan untuk berbuat kecurangan. Langkah ini diambil guna menjaga kemurnian hasil seleksi dan memastikan keadilan bagi seluruh calon anggota.
“Tes CAT dirancang khusus untuk mengukur potensi, pengetahuan, serta karakter peserta secara objektif dan terstandar. Hasilnya murni mencerminkan kemampuan masing-masing individu,” jelas Fadly.
Bangun Kepercayaan Masyarakat Melalui Keterbukaan
Sementara itu, Kepala Bagian Pembinaan Karir (Kabagbinkar) Ro SDM Polda Jabar, AKBP Condro Sasongko, menyatakan bahwa keterbukaan dalam proses seleksi merupakan langkah strategis guna membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Polda Jabar memastikan tidak ada jalan pintas dalam seleksi penerimaan anggota Polri, baik untuk calon Taruna Akpol, Bintara, maupun Tamtama. Setiap peserta yang dinyatakan lulus adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria kemampuan, kesehatan, kepribadian, serta integritas yang ditetapkan,” ujar Condro.
Melalui sistem kerja yang profesional, objektif, dan transparan ini, Polda Jawa Barat berkomitmen penuh untuk melahirkan kader-kader anggota Polri yang unggul dan berintegritas tinggi, yang kelak siap melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya.
