Ketapang,- Kasus keracunan massal yang menimpa 20 siswa SDN 12 Benua Kayong hingga harus dilarikan ke RSUD Agoesdjam setelah menyantap makanan (MBG) merupakan tamparan keras bagi kita semua. Peristiwa ini memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan terhadap konsumsi pangan yang seharusnya aman bagi anak-anak.
Anak-anak sekolah dasar adalah kelompok paling rentan. Mereka tidak memiliki pilihan selain menerima makanan yang diberikan oleh pihak sekolah melalui Makan bergizi Gratis (MBG). Ketika insiden keracunan terjadi, bukan hanya kesehatan yang terancam, tetapi juga kepercayaan orang tua terhadap program yang di buat oleh pemerintah.
Anton Hermawan, selaku Aktivis, menilai bahwa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus lebih serius dan ketat dalam melakukan pengawasan, edukasi, serta koordinasi lintas sektor terkait keamanan pangan.
“Tidak cukup hanya melakukan penanganan setelah kejadian, tapi harus ada langkah preventif nyata. Jika SPPI hanya bergerak ketika ada korban, maka keberadaan mereka dipertanyakan,” tegas Anton.
Menurut Anton, SPPI seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan program, pemantauan gizi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan aman dan lancar serta harus bertugas memantau langsung intervensi gizi yang dilakukan untuk masyarakat.
Anton menekankan bahwa kejadian di Benua Kayong ini tidak boleh dianggap insiden biasa. Menurutnya, ini adalah alarm keras bahwa kualitas pengawasan terhadap program tersebut masih sangat lemah.
“Jangan sampai generasi penerus bangsa menjadi korban akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah. SPPI harus mengambil langkah nyata, bukan sekadar seremonial. Karena keselamatan anak-anak jauh lebih berharga daripada laporan administratif, ” pungkas Anton.
(HM)
