Ketapang – Pelaksanaan tes akademik untuk bakal calon kepala desa (balon kades) di Kabupaten Ketapang yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) menuai sorotan setelah beredarnya tuduhan terkait kebocoran soal dan gratifikasi.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Ketapang, Mansen, melalui Kabid Pemerintahan Desa, Vitalis A. Edyson, menegaskan bahwa pelaksanaan tes pada 20 Mei 2025 di Gedung Politeknik Ketapang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Penggunaan sistem CAT ini justru dirancang untuk mencegah terjadinya kebocoran soal,” ujar Edyson pada Jumat (23/5/2025), didampingi Mansen dan Ketua Panitia Pelaksana Tes, Erik.
Edyson menjelaskan bahwa sebanyak 97 peserta dari 41 desa mengikuti ujian dengan panduan kisi-kisi soal yang telah dibagikan secara gratis. Erik, sebagai ketua panitia, turut menegaskan bahwa dirinya secara langsung menyusun dan menginput soal ke dalam sistem.
“Tidak ada ruang bagi intervensi pihak lain. Sistem ini menghilangkan peluang terjadinya pungli maupun gratifikasi,” kata Erik.
Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan Fransmini Ora Rudini—yang mengaku sebagai tokoh pemuda dan pengacara—yang menyebut adanya gratifikasi terhadap salah satu balon kades dari Desa Asam Besar.
Edyson menyayangkan beredarnya informasi yang dinilai sebagai hoaks dan fitnah tersebut. “Tuduhan itu tidak masuk akal karena sistem CAT dirancang untuk menjamin integritas proses seleksi,” tegasnya.
Ketua DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Barat, Binsar Tua Ritonga, turut menanggapi. Ia mengkritik pernyataan Fransmini yang dinilainya tidak mencerminkan etika profesi hukum.
“Pengacara seharusnya berbicara berdasarkan bukti, bukan opini pribadi. Tuduhan tanpa dasar dapat menyesatkan publik dan merusak kredibilitas hukum,” ujarnya.
Pihak DPMPD dan ARUN Kalbar berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta tetap mendukung proses Pilkades yang bersih dan profesional.
HM
