Jakarta Selatan – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Jakarta Selatan, pada Selasa (2/9/2025). Aksi yang berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 17.30 WIB ini, melibatkan sekitar 200 orang yang menuntut kejelasan terkait pengesahan kepengurusan partai hasil Musyawarah Nasional (Munas) I.
Massa aksi membawa berbagai atribut partai, bendera Merah Putih, serta spanduk dan poster bertuliskan tuntutan dan dukungan. Beberapa di antaranya berbunyi “Evaluasi Menteri Hukum,” “I Love Prabowo,” “Berkarya Bersama Rakyat Jaga Demokrasi,” “SK Tanggal Mundur adalah Kemunduran Demokrasi,” dan “Prabowo Presidenku.”
Dalam orasinya, perwakilan pengurus DPW Partai Berkarya menyampaikan kekecewaan atas Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Mereka mempertanyakan SK yang dianggap tidak sesuai dengan hasil Munas yang memilih Muhammad Ridwan Andreas sebagai ketua.
Forum DPW Partai Berkarya juga menyampaikan pernyataan sikap yang berisi lima poin utama:
1. Menegaskan dukungan penuh terhadap program dan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
2. Meminta Presiden RI mengevaluasi kinerja Menteri Hukum RI yang diduga melakukan maladministrasi terkait pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya hasil Munas I.
3. Mengutuk keras tindakan Kemenkumham yang dianggap tidak taat prosedur dalam mengakomodir pengajuan perubahan AD/ART dan pengurus partai.
4. Meminta Menteri Hukum RI tidak merampas kedaulatan pengurus DPW dan DPD Partai Berkarya se-Indonesia yang telah hadir dalam Munas.
5. Mendesak Menteri Hukum RI untuk segera mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2025-2030 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan Munas I.
Aksi dimulai dengan kedatangan massa di depan Kemenkumham menggunakan bus dan mikrolet. Setelah melakukan orasi, massa sempat menutup jalan di depan kantor Kemenkumham sebelum akhirnya berkoordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk melanjutkan aksi di dalam area kementerian.
Perwakilan massa kemudian melakukan konferensi pers dan membacakan pernyataan sikap. Mereka akhirnya ditemui oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, dan diizinkan memasuki area taman Kemenkumham. Sempat terjadi ketegangan ketika massa aksi memasukkan mokom ke dalam lobi kementerian.
Aksi ini dilatarbelakangi oleh dualisme kepemimpinan di Partai Berkarya, antara kubu Mochammad Ridwan Andreas (Ketum terpilih periode 2025-2030) dan Muchdi PR (Ketum terpilih periode 2020-2025). Hasil Munas I yang memilih Ridwan Andreas belum disahkan oleh Kemenkumham, yang justru mengesahkan kepengurusan hasil rapat pleno kepemimpinan Muchdi PR.
Wakil Menteri Kemenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, berjanji kepada massa aksi bahwa perwakilan DPW Partai Berkarya akan dipertemukan dengan Menteri Hukum RI paling lambat dalam satu minggu ke depan. Aksi berakhir pada pukul 17.30 WIB dengan tertib dan situasi yang kondusif.
