Bandung, Jawa Barat – Perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Batununggal ke Yogyakarta yang berdalih untuk kegiatan pembinaan menuai kecaman dari berbagai pihak. Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung, Heri Irawan, menyatakan kebijakan tersebut kontraproduktif terhadap upaya efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat dan daerah.
Heri Irawan mengungkapkan kekecewaannya atas perjalanan dinas tersebut, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk program yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.
“Sangat disayangkan perjalanan dinas ke Yogyakarta ini. ASN seharusnya menjadi contoh dalam efisiensi anggaran. Perjalanan dengan dalih pembinaan ini terkesan kurang substansial dan tidak sejalan dengan semangat penghematan,” tegas Heri dalam pernyataannya.
Ia menyarankan agar kegiatan pembinaan dapat dilakukan di dalam daerah atau memanfaatkan teknologi informasi untuk menekan biaya. Heri juga mempertanyakan urgensi dan manfaat nyata dari perjalanan tersebut, serta mendesak transparansi penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan.
“Kami meminta penjelasan rinci terkait tujuan, manfaat, dan anggaran yang digunakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara adalah mutlak,” tambahnya.
BPKP Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk mengevaluasi kebijakan perjalanan dinas seluruh ASN di wilayahnya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah kota mengambil tindakan tegas terhadap kebijakan yang tidak efisien dan tidak akuntabel. Kami juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran,” pungkas Heri.
Pernyataan Heri Irawan ini telah menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai efisiensi anggaran dan transparansi dalam pemerintahan. Pihak Kecamatan Batununggal hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait kecaman tersebut. Publik menantikan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai perjalanan dinas ASN ke Yogyakarta ini.
