Kota Bekasi, 24 Desember 2024 – Meningkatnya kasus kejahatan klandestin dan korupsi di Indonesia telah mendorong Ikhdan Najib, seorang aktivis muda yang berafiliasi dengan Media Investigasi Laskar Bayangkara News, untuk melakukan analisis kritis terhadap sistem penegakan hukum nasional. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Najib menyampaikan keprihatinannya yang mendalam dan menyerukan reformasi sistemik untuk mengatasi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan ini.
Najib menekankan interkonektivitas antara kejahatan klandestin, korupsi, dan berbagai tindak pidana lainnya. Ia berpendapat bahwa ketiga fenomena tersebut membentuk siklus berbahaya yang menghambat pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Praktik klandestin, yang seringkali melibatkan jaringan tersembunyi dan sulit dilacak, memberikan peluang bagi korupsi untuk berkembang pesat. Korupsi yang sistemik kemudian memicu berbagai kejahatan lainnya, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.
“Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini dilakukan hanya menggaruk permukaan masalah,” ujar Najib. “Penangkapan beberapa pelaku tidaklah cukup. Investigasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk aktor-aktor di balik layar yang menikmati keuntungan dari praktik klandestin tersebut.”
Najib kemudian melakukan analisis kritis terhadap kelemahan sistem penegakan hukum Indonesia. Ia menyoroti sejumlah faktor, antara lain lambatnya proses peradilan, hukuman yang relatif ringan bagi para koruptor, dan kurangnya transparansi dalam penanganan kasus. Hal ini, menurut Najib, menciptakan impunitas dan mendorong pelaku kejahatan untuk terus beroperasi tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.
“Hukuman yang ringan dan proses peradilan yang berbelit-belit hanya akan memperburuk situasi,” tegas Najib. “Para pelaku korupsi seakan kebal hukum karena mereka menyadari bahwa hukuman yang mereka terima tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh.”
Najib juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi whistleblower dan meningkatkan akses publik terhadap informasi terkait kasus korupsi dan kejahatan klandestin.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat krusial,” kata Najib. “Dibutuhkan budaya yang berani melaporkan pelanggaran hukum dan menuntut akuntabilitas dari para pejabat publik. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini.”
Najib menyerukan reformasi komprehensif dalam sistem penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan lembaga anti-korupsi, dan penyempurnaan regulasi yang relevan. Ia berharap pemerintah akan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini dan tidak hanya bergantung pada retorika belaka.
Pernyataan Najib ini menjadi pengingat akan pentingnya upaya kolaboratif dalam memberantas kejahatan klandestin dan korupsi. Reformasi sistemik dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.
(Irfan Fauzih)
