Sampang – Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menghadapi situasi yang tidak stabil menjelang gelaran Pilkada Serentak 2024. Pro dan kontra terkait berbagai masalah seringkali dikaitkan dengan politik, meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial di daerah tersebut.
Pada Kamis, 16 Mei 2024, Kabupaten Sampang menjadi saksi aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan massa yang mengepung kantor pemerintahan. Aksi demo ini dipimpin oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seluruh Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Peduli Sampang. Mereka mengecam tindakan Penjabat (PJ) Bupati Sampang terkait pergantian PJ Kepala Desa menjelang Pilkada Serentak 2024.
Para anggota BPD di setiap desa merasa tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan, sehingga fungsi pengawasan langsung terhadap kinerja Kepala Desa yang seharusnya dilakukan oleh BPD terabaikan. Mereka merasa diabaikan tanpa dimintai pendapat, padahal peran BPD seharusnya menjadi pengawas langsung kinerja kepala desa.
Ribuan massa yang berkumpul di Alun-alun Trunojoyo Sampang melakukan arak-arakan dan orasi menuju kantor Pemerintah Kabupaten Sampang sambil menyuarakan tuntutan agar PJ Bupati Sampang keluar dan berdialog sesuai aturan. Menurut Rolis Sanjaya, aturan tertinggi di desa adalah melalui musyawarah yang dipimpin oleh BPD. Oleh karena itu, sangat aneh jika keputusan yang berkaitan dengan desa tidak melibatkan BPD.
Massa menuntut agar PJ Bupati Sampang bersedia berdialog dengan BPD jika keputusan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya proses musyawarah dan keterlibatan BPD dalam setiap keputusan yang berdampak pada desa.
Situasi ini menunjukkan eskalasi konflik sosial yang perlu ditangani dengan bijaksana dan transparan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian di Kabupaten Sampang menjelang Pilkada Serentak 2024.
[Sahi]
